MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Akibar Kigagor
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 5 October 2006
Pages: 51
PDF File Size: 12.3 Mb
ePub File Size: 19.27 Mb
ISBN: 435-3-58352-297-9
Downloads: 82535
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashill

Pasal 19 ayat 4 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Gubernur selanjutnya disingkat Pergub. Bahkan sebagian peserta tertentu yang miskin atau tidak mampu tidak pernah membayar sendiri, tetapi dibayar oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Acehsebagai penerima bantuan iuran.

Salah satu ciri dari asuransi demikian adalah adanya kewajiban pembayaran premi iuran dari pemegang polis tertanggungwalaupun sebagian peserta yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Perlu adanya perbaikan layanan peserta pada setiap tingkatan layanan kesehatan. Bantuan iuran ini berasal dari dana bantuan sosial pemerintah dalam upaya mewujudkan jaminan sosial social security di bidang kesehatan. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menjamin kecukupan dana melalui APBA untuk tahun mendatang dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dana yang lebih permanen dan fleksibel serta produktif melalui pembentukan badan penyelenggara di daerah dalam bentuk BLUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian jaminan sosial social security lebih luas dari pada asuransi sosial social insurance. Data empirik akan nanlak melalui penyebaran kuisioner dan wawancara dengan informan dan responden sampel penelitian. Pengaturan dimaksud hendaknya dalam bentuk peraturan gubernur.

Untuk dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan lembaga atau badan penyelenggara yang memiliki tugas khusus untuk itu. In particular, this research provides finding: Ada juga Negara lain seperi RRC, beberapa kotamadya sedang mengupayakan sistem jaminan sosial kesehatan. Perlu adanya tindak lanjut pengaturan JKA tentang peserta, jumlah uamkesmas, dan cara pemungutan iuran yang di dalamnya mengatur tentang peserta penerima bantuan iuran dan peserta yang wajib membayar iuran dalam jumlah dan cara tertentu.

Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi tentang keseimbangan jumlah pembayaran yang berbeda tersebut untuk memberikan keadilan kepada semua yang terlibat di dalamnya. Pelaksanannya terutama dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, swasta dan masyarakat dalam pembiayaannya. Kelemahan tersebut, antara lain, pada keramahan petugas pelayanan, antrian yang panjang di RSU Provinsi dan tidak jelasnya langkah-langkah prosedur pemanfaatan layanan JKA bagi peserta dan atau keluarga yang mengurusnya karena tidak cukupnya informasi yang mereka peroleh, terutama penerima manfaat JKA baru.

  COMUNICACION NO VERBAL ALLAN PEASE PDF

Kewenangan tersebut meliputi, baik penyelenggaraan urusan tersebut maupun pembentukan badan penyelenggara sendiri di daerah dengan Qanun Aceh. An International Analysis Geneva: Dengan adanya integrasi database peserta akan dapat mencegah penyalahgunaan JKA oleh peserta lain yang tidak berhak, karena JKA memiliki kelebihan tertentu.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Apabila benar peserta tersebut tergolong miskin tentu saja tidak mampu membayar sendiri jika mampu berarti kaya, maka tidak berhak atas jamkesmas tersebut. Salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan JKA dan Jamkesmas adalah terkait pembayaran honorarium. Hal ini akan mendukung upaya pelaksanaan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan dan obat secara keseluruhan managed case. Pendekatan jaminan sosial melalui asuransi sosial disebut juga welfare state model atau Bismarck Model, sedangkan pendekatan dana publik saja dinamakan social state model.

Pemerintah pusat misalnya melakukan pendanaan jamkesmas. Dalam praktek masih ditemukan adanya penggunaan JKA oleh orang yang seyogyanya bukan peserta JKA karena sudah tercakup dalam jaminan kesehatan yang lain sehingga dapat menimbulkan biaya ganda atau tumpang tindih kegiatan yang perlu dihindari dan dicarikan solusinya.

Integrasi Program antara Pusat dan Daerah Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: Ketentuan pelaksanaan tersebut menurut QAK dibuat dalam bentuk Pergub. Seluruh dana Jamkesmas ditanggung Pemerintah Pusat, yang penggunaannya dibatasi hanya untuk penduduk miskin saja sesuai dengan manlak yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut.

Di sinilah letak pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang ada di daerah dengan di pusat.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Hal ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap program JKA ini. Akibatnya dalam hal manllak dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif.

Pemilihan alternatif model tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta JKA. Salah satu metode pembiayaan jaminan sosial adalah dengan melibatkan peserta sendiri, melalui kewajiban pembayaran iuran disebut asuransi sosial. Sumber Pendanaan Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu diintegrasikan di bawah satu sistem.

Bahan hukum tertulis dan hasil penyebaran kuisioner dan wawancara lapangan akan diinterpretasikan, dianalisis, dan disajikan secara kualitatif. Perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan kewenangan Pemerintah Aceh yang ada dalam penyelenggaraan JKA menuju penyelenggaraan jaminan kesehatan dasar yang berkualitas untuk seluruh penduduk Aceh.

  CHANDA KOCHHAR BIOGRAPHY PDF

Ketentuan Pasal 43 QAK memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan JKA terkait dengan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakannya, melaksanakan program, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan perlunya pengaturan tindak lanjut dalam Pergub.

Martinus Nijhoff Publishers, Hal. An alternative models for compulsory premium collection can be obtained through combaining various existing national health social security programs which can be adopted through enacting a govenortorial decree. Kebutuhan hukum tersebut untuk JKA lebih besar karena pesertanya meliputi seluruh penduduk Aceh, termasuk yang kaya mampuyang berbeda dengan Jamkesmas karena pesertanya masih terbatas pada mereka yang miskin tidak mampu.

Dengan demikian, asuransi sosial merupakan salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial. Secara khusus penelitian ini memperoleh hasil: Dengan demikian, UUPA merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik sebagai buah dari upaya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat.

Posting Lebih Baru Beranda. Khusus untuk wawancara peneliti akan mempersiapkan pedoman wawancara.

Pendanaan melalui metode asuransi bersifat tetap yang dapat mempertahankan keberlanjutan program melalui iuran peserta dan kontribusi pemerintah yang sifatnya tetap. Sabtu, 11 Februari JKA. Ke depan diperlukan adanya perencanaan yang baik untuk mempersiapkan dan melaksanakan JKA dan juga Jamkesmas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Pada tahapan awal pelaksanaan sekarang ini seluruh pembiayaan sebagai premi tersebut dibayar oleh Pemerintah Aceh manlxk Anggaran Pendapatan dan Balanja Aceh APBAyang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Dengan izin Allah SWT penelitian ini telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses dan prosedur yang ada dalam tata aturan kegiatan pelaksanaan penelitian, untuk itu, Tim Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Lembaga, khususnya Ketua dan seluruh staf Lembaga Jamkesmzs Universitas Syiah Kuala, serta seluruh partisipan dan yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini, yang telah membantu secara materil dan moril atas penyelenggaraan Penelitian penelitian yang berjudul Jaminan Sosial Kesehatan: Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA.